 |
| Ilustrasi Gambar : Wiki Pedia Indonesia |
Nama
Lengkap : Ir. H. Joko Widodo
Alias :
Jokowi
Agama :
Islam
Tempat Lahir :
Surakarta, Jawa Tengah
Tanggal Lahir :
Rabu, 21 Juni 1961
Jabatan :
- Wali Kota Surakarta ke-16 Masa Jabatan 28 Juli 2005 – 1 Oktober 2012
- Gubernur DKI Jakarta ke-16 Masa Jabatan 15 Oktober 2012
Zodiac :
Gemini
Hobby :
Membaca | Traveling
Warga Negara :
Indonesia
Partai politik : PDI Perjuangan
Suami/istri :
Ny. Hj. Iriana Joko Widodo
Anak :
- Gibran Rakabuming Raka
- Kahiyang Ayu
- Kaesang Pangarep
Alma Mater :
Universitas
Gadjah Mada
Pekerjaan : Pengusaha
Masa kecil
Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan
Sujiatmi Notomiharj.
Dengan
kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi
kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan. Saat
anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki.
Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai pekerjaan menggergaji
di umur 12 tahun.
Penggusuran
yang dialaminya sebanyak tiga kali di masa kecil mempengaruhi cara berpikirnya
dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi Walikota Surakarta saat harus
menertibkan pemukiman warga.
Masa kuliah dan berwirausaha
Dengan performa akademis yang dimiliki, ia diterima di
Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan
ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya.
Selepas kuliah, ia bekerja di BUMN, namun tak lama
memutuskan keluar dan memulai usaha dengan menjaminkan rumah kecil
satu-satunya, dan akhirnya berkembang sehingga membawanya bertemu Micl
Romaknan, yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, Jokowi.
Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa
berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa
menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk
memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan
kota yang bersahabat untuk penghuninya.
Karier politik
Wali Kota Surakarta
Dengan berbagai pengalaman di masa muda, ia mengembangkan
Solo yang buruk penataannya dan berbagai penolakan masyarakat untuk
ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi
kajian di universitas luar negeri.
Rebranding Solo
Branding untuk kota Solo dilakukan dengan
menyetujui slogan Kota Solo yaitu "Solo:
The Spirit of Java". Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk
ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman
Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau
terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik,
melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal)
dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh
pengelolanya, dijadikannya taman. Jokowi juga tak segan menampik investor yang
tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya. Sebagai tindak
lanjut branding ia mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi
Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut
dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut
pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007 Surakarta juga telah menjadi tuan
rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam
digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008
diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran.
Mendamaikan Keraton Surakarta
Pada tanggal 11 Juni 2004, Paku Buwono XII wafat tanpa
sempat menunjuk permaisuri maupun putera mahkota, sehingga terjadi pertentangan
antara kedua putranya, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan
(SDISKS) Paku Buwono XIII dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan
Agung Tedjowulan. Selama tujuh tahun ada dua raja yang ditunjuk oleh kedua
pihak di dalam satu Keraton.
Konflik ini akhirnya mendorong campur tangan pemerintah
Republik Indonesia dengan menawarkan dualisme kepemimpinan, dengan Paku Buwono
XIII sebagai Raja dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai wakil atau
Mahapatih. Penandatanganan kesepahaman ini didukung oleh empat perwakilan
menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri
Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun konflik
belum selesai karena beberapa keluarga keraton masih menolak penyatuan ini.
Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk
memasuki Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama
Keraton di Korikamandoengan. Jokowi akhirnya berperan menyatukan kembali
perpecahan ini setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang
terlibat dalam pertentangan. Pada tanggal 4 Juni 2012 akhirnya Ketua DPR Marzuki
Alie menyatakan berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh
pernyataan kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta
kesiapan kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.
Penghargaan
Atas prestasinya, oleh Majalah Tempo, Joko Widodo
terpilih menjadi salah satu dari "10 Tokoh 2008". Kebetulan di
majalah yang sama pula, Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab
dengan panggilan Ahok pernah terpilih pula dalam "10 Tokoh 2006" atas
jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Ahok
kemudian akan menjadi pendampingnya di Pilgub DKI
tahun 2012.
Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat
penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah
mengabdikan diri kepada rakyat. Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan
tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil. Pada Januari
2013, Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ke 3 di dunia atas
keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota
paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya.
Gubernur DKI Jakarta
Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk
mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI
tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla
meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu.
Sementara itu Prabowo Subianto juga melobi PDI Perjuangan agar bersedia
mendukung Jokowi sebagai calon gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk
bisa mengajukan Calon Gubernur. Pada saat itu, PDI Perjuangan hampir memilih untuk
mendukung Fauzi Bowo dan Jokowi sendiri hampir menolak dicalonkan. Sebagai
wakilnya, Basuki T Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan
mendampingi Jokowi dengan pindah ke Gerindra karena Golkar telah sepakat
mendukung Alex Noerdin sebagai Calon Gubernur.
Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat
dari klaim calon petahana yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia bahwa
pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada dalam satu
putaran. Selain itu, PKS yang meraup lebih dari 42 persen suara untuk Adang
Daradjatun di pilkada 2007 juga mengusung
Hidayat Nur Wahid yang sudah
dikenal rakyat sebagai Ketua MPR RI periode 2004-2009. Dibandingkan dengan
partai lainnya, PDIP dan Gerindra hanya mendapat masing-masing hanya 11 dan 6
kursi dari total 94 kursi, jika dibandingkan dengan 32 kursi milik Partai
Demokrat untuk Fauzi Bowo, serta 18 Kursi milik PKS untuk Hidayat Nur Wahid.
Namun LP3ES sudah memprediksi bahwa Jokowi dan Fauzi Bowo akan bertemu di
putaran dua.
Hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada
hari pemilihan, 11 Juli 2012 dan sehari setelah itu, memperlihatkan Jokowi
memimpin, dengan Fauzi Bowo di posisi kedua. Pasangan ini berbalik diunggulkan
memenangi pemilukada DKI
2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat
pilkada Walikota Solo 2010 serta pendukung Faisal Basri dan Alex Noerdin dari
hasil survei cenderung beralih kepadanya.
Pilkada 2012 putaran kedua
Jokowi berusaha menghubungi dan mengunjungi seluruh
calon, termasuk Fauzi Bowo, namun hanya berhasil bersilaturahmi dengan Hidayat
Nur Wahid dan memunculkan spekulasi adanya koalisi di putaran kedua.
Setelahnya, Fauzi Bowo juga bertemu dengan Hidayat Nur Wahid.
Namun keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung
calon lainnya di putaran pertama, malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo.
Hubungan Jokowi dengan PKS juga memburuk dengan adanya tudingan bahwa tim
sukses Jokowi memunculkan isu mahar politik Rp 50 miliar. PKS meminta
isu ini dihentikan, sementara tim sukses Jokowi menolak tudingan menyebutkan
angka imbalan tersebut. Kondisi kehilangan potensi dukungan dari partai-partai
besar diklaim Jokowi sebagai fenomena "Koalisi Rakyat melawan Koalisi
Partai". Klaim ini dibantah pihak Partai Demokrat karena PDI Perjuangan
dan Gerindra tetap merupakan partai politik yang mendukung Jokowi, tidak
seperti Faisal Basri dan Hendrardji yang merupakan calon
independen. Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti
Misbakhun dari PKS, Jusuf Kalla dari Partai Golkar, Indra J Piliang dari Partai
Golkar, serta Romo Heri yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo.
Pertarungan politik juga merambah ke dunia media sosial
dengan peluncuran Jasmev, pembentukan media center, serta pemanfaatan
media baru dalam kampanye politik seperti Youtube. Pihak Fauzi
Bowo menyatakan juga ikut turun ke media sosial, namun mengakui kelebihan tim
sukses dan pendukung Jokowi di kanal ini.
Putaran kedua juga diwarnai berbagai tudingan kampanye
hitam, yang antara lain berkisar dalam isu SARA, isu kebakaran
yang disengaja, korupsi, dan politik transaksional. Menjelang putaran kedua, berbagai survei kembali
bermunculan yang memprediksi kemenangan Jokowi, antara lain 36,74% melawan
29,47% oleh SSSG, 72,48% melawan 27,52% oleh INES, 45,13% melawan 37,53% dalam
survei elektabilitas oleh IndoBarometer, 45,6% melawan 44,7% oleh Lembaga
Survei Indonesia.
Setelah pemungutan suara putaran kedua, hasil
penghitungan cepat Lembaga Survei Indonesia memperlihatkan pasangan Jokowi -
Ahok sebagai pemenang dengan 53,81%. Sementara rivalnya, Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli mendapat
46,19%. Hasil serupa juga diperoleh oleh Quick Count IndoBarometer 54.24%
melawan 45.76%, dan lima stasiun TV. Perkiraan sementara oleh metode Quick
Count diperkuat oleh Real Count PDI Perjuangan dengan hasil 54,02% melawan
45,98%,
Cyrus Network
sebesar 54,72% melawan 45,25%. Dan akhirnya pada 29 September 2012, KPUD DKI
Jakarta menetapkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur
DKI yang baru untuk masa bakti 2012-2017 menggantikan Fauzi Bowo - Prijanto.
Pasca Pilkada 2012
Setelah resmi menang di perhitungan suara, Jokowi masih
diterpa isu upaya menghalangi pengunduran dirinya oleh DPRD Surakarta., namun
dibantah oleh DPRD. Menteri Dalam
Negeri Gamawan Fauzi juga menyatakan akan turun tangan jika
masalah ini terjadi, karena pengangkatan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta
tidak dianggap melanggar aturan mana pun jika pada saat mendaftar sebagai Calon
Gubernur sudah menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya jika
terpilih, dan benar-benar mengundurkan diri setelah terpilih. Namun setelahnya,
DPR merencanakan perubahan terhadap Undang-Undang No 34 tahun 2004, sehingga
setalah Jokowi, kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, harus
terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya pada saat mendaftarkan diri
sebagai calon.
Atas alasan administrasi terkait pengunduran diri sebagai
Walikota Surakarta dan masa jabatan Fauzi Bowo yang belum berakhir, pelantikan
Jokowi tertunda dari jadwal awal 7 Oktober 2012 menjadi 15 Oktober 2012. Acara
pelantikan diwarnai perdebatan mengenai biaya karena adanya pernyataan Jokowi
yang menginginkan biaya pelantikan yang sederhana. DPRD kemudian menurunkan
biaya pelantikan menjadi Rp 550 juta, dari awalnya dianggarkan Rp 1,05Miliar
dalam Perubahan ABPD. Acara pelantikan juga diramaikan oleh pedagang kaki lima
yang menggratiskan dagangannya.
Sehari usai pelantikan, Jokowi langsung dijadwalkan
melakukan kunjungan ke masyarakat.
Kartu Jakarta Sehat
Untuk
keterangan lebih lanjut mengenai program DKI Jakarta ini, silakan kunjungi
artikel Kartu Jakarta
Sehat
Program pertamanya yang langsung mendapat apresiasi
adalah Kartu Jakarta Sehat, yang bertujuan mereformasi jaminan kesehatan di
Jakarta. Sebelumnya, masyarakat miskin harus mengurus banyak surat dan rujukan
dengan birokrasi berbelit sebelum bisa mendapat keringanan biaya kesehatan.
Dengan Kartu Jakarta Sehat, masyarakat bisa langsung mendapat layanan gratis di
Puskesmas dan dirujuk ke Rumah Sakit tertentu jika memerlukan perawatan lebih
lanjut. Program ini ditangani oleh Askes sebagai Badan Pengelola Jaminan Sosial
(BPJS) yang telah resmi ditunjuk oleh Undang-Undang.
Sejak diluncurkan pada 10 November 2012, Kartu Jakarta
Sehat mendapat banyak kritik dan masukan dari berbagai pihak. Misalnya anggota
Badan Anggaran DPRD DKI Johny Wenas yang takut KJS akan melanggar aturan dan
Perda karena masih ada program serupa sedang berjalan pada tahun 2012. Saran
lain datang dari Mentri Kesehatan Nafsiah Mboi yang menganggap DKI Jakarta
harus berupaya memperbaiki kurangnya infrastruktur, baik sumber daya manusia
maupun alat kesehatan, serta sistem rujukan agar pasien KJS bisa ditangani
dengan baik dan tepat waktu.
Kontroversi terjadi saat 16 Rumah Sakit swasta berniat
mundur dari KJS karena ketidakjelasan sistem paket INA-CBGS yang hendak
diterapkan Kementrian Kesehatan dalam jaminan KJS. Namun akhirnya hanya 2 Rumah
Sakit yang menyatakan menghentikan layanan KJS untuk mengevaluasi ulang.
Sementara 14 Rumah Sakit lainnya setuju tetap melanjutkan KJS setelah
kesimpangsiuran ini dibicarakan bersama. Namun masalah ini terlanjur berkembang
menjadi konflik politik setelah beberapa anggota DPRD mengancam akan menjadikan
hal ini sebagai alasan pemakzulan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur.
Protes serikat buruh atas UMP
Selanjutnya, pada 24 Oktober 2012 yang lalu,
terjadi unjuk rasa di Balaikota yang dilakukan sekumpulan buruh dari
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Awalnya buruh menuntut kenaikan
UMP menjadi Rp 2,79Juta, yang ditanggapi ajakan dialog oleh Basuki Tjahaja
Purnama dengan perwakilan buruh. Akhirnya disepakati penggunaan angka survei
Kecukupan Hidup Layak bulan terakhir, dari sebelumnya yang dirata-rata dari
data Februari 2012 hingga Oktober 2012, serta berbagai poin lainnya sehingga
menjadi 13 kesepakatan.
Jokowi kemudian menyerahkan penghitungan UMP yang layak
kepada Dewan Pengupahan yang awalnya memunculkan rekomendasi angka Rp1,9Juta.
Namun sidang ini diganggu oleh tindakan buruh yang memanggil kembali
perwakilannya, sehingga angka ini baru mewakili kepentingan pengusaha. Akhirnya
disepakati oleh berbagai pihak bahwa Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 2,2Juta
yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pengupahan.
Jokowi melakukan berbagai konsultasi, termasuk dengan
Menakertrans Muhaimin Iskandar, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat untuk
menentukan UMP yang tepat bagi buruh di DKI Jakarta agar tidak mengalami
ketimpangan dengan daerah penyangga, namun masih layak untuk dinikmati pekerja.
Protes kembali terjadi pada akhir tahun 2013 karena buruh
mendesak kenaikan kembali UMP menjadi Rp 3,7 Juta, sementara pengusaha menolak
angka tersebut dan menginginkan angka Rp 2,29 Juta. Akhirnya diputuskan angka
tengah sebesar Rp 2,44 Juta. Buruh menolak karena Rp 3,7 Juta angka mati dan
sempat mencap Jokowi dan Ahok sebagai Bapak Upah Murah dan mengancam
akan menduduki Balai Kota selama berhari-hari, namun akhirnya demonstrasi bubar
dengan sendirinya dan UMP Rp 2,44 Juta berlaku di DKI Jakarta sejak 1 November
2013.
Lelang jabatan
Pada April hingga Juni 2013, Jokowi menciptakan sistem
baru dalam penempatan birokrasi, yaitu lelang jabatan. Dalam sistem ini, setiap
PNS diberi kesempatan yang sama untuk menduduki posisi yang diinginkannya
dengan memenuhi kualifikasi dan mengikuti tes. Hasil tes diumumkan secara
transparan dan pemerintah provinsi menempatkan PNS tersebut sesuai prestasi dan
kualifikasinya.
Hal ini menimbulkan kontroversi dengan adanya penolakan
dari lurah dan camat yang posisinya terganggu akibat seleksi ini. Salah satu
yang menjadi sorotan adalah lurah Warakas yang mengancam akan memperkarakan
sistem lelang jabatan. Ia awalnya menolak mengikuti seleksi lelang jabatan ini,
namun akhirnya berhasil mendapat posisi di kelurahan Tugu Utara.
Keefektivan lelang jabatan menjadi pertanyaan setelah
Basuki Tjahaja Purnama mengakui 60 persen lurah hasil lelang jabatan tidak
memuaskan. Bahkan dalam waktu satu tahun, lurah Ceger dan bendaharanya,
tertangkap melakukan markup anggaran senilai Rp 450 juta dan kini menjadi
tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
Relokasi warga penghuni waduk
Setelah banjir Jakarta 2013, diketahui bahwa waduk di
Jakarta kesulitan menampung air karena pendangkalan dan pendudukan warga.
Pemprov DKI kemudian melakukan relokasi secara bertahap terhadap warga yang
antara lain menempati lahan waduk Pluit dan Ria Rio. Setelah melalui berbagai
bujukan, termasuk di antaranya makan bersama Gubernur, akhirnya
warga bersedia dipindah sehingga waduk bisa dikeruk untuk menghadapi musim
banjir 2014.
Razia topeng monyet
Pada tanggal 22 Oktober 2013, ia mendapat sorotan media
internasional dan dukungan
dari pecinta lingkungan setelah meluncurkan razia topeng monyet di Jakarta.
Dalam razia ini, pawai topeng monyet ditangkap namun diberikan uang pengganti
Rp 1Juta asalkan bersedia memberikan monyetnya untuk kemudian dipelihara dengan
lebih baik di Ragunan. Tidak hanya dianggap sebagai praktik penyiksaan hewan,
monyet-monyet ini terbukti 100 persen menderita cacingan dan dikhawatirkan
terinfeksi penyakit berbahaya lainnya sehingga mengancam kesehatan warga DKI
Jakarta.
Namun kritik juga muncul akibat kebijakan ini, antara
lain banyak hal penting lainnya menyangkut kesejahteraan warga yang harus
diprioritaskan dibanding mengurusi monyet, serta kekhawatiran pawang monyet
tidak mendapat bekal yang layak untuk berganti profesi.
Sumber : Wiki Pedia Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar