Pengelolaan Hutan Sistem Masyarakat

Menurut Mubyarto (1992) pada dasarnya masyarakat sekitar hutan lebih mampu mengelola kekayaan alam yang ada di dalam hutan. Pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya berdasarkan warisan dari Nenek moyang secara turun temurun, antara lain :

1.    Budaya adat : dalam pengelolaanya biasanya menganut aturan adat yang dimiliki, misalnya menanam suatu jenis tanaman yang sesuai dengan musimnya, menebang pohon yang usianya sudah tua dan telah siap pohon penggantinya untuk pembuatan rumah , memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim yang mendukung.

2.    Kearifan lokal : masyarakat pada umumnya percaya pada penghuni mahkluk gaib disekitarnya yang dipercaya bisa mendatangkan sebuah bencana jika tidak melakukan ritual, misalnya dengan memberi sesaji, membakar kemenyan, dan suatu kebiasaan yang harus dilakukanya adalah sebelum maupun sesudah pengolahan lahan dan pasca panen mereka harus mengadakan selamatan (jawa, tumpengan) dengan mengundang orang-orang yang ada di sekitarnya Dan mereka tetap menjaga serta melestarikan suatu tempat yang dianggap keramat (petilasan/punden).

3.    Mempelajari keanekaragaman tanaman hutan : hal ini merupakan ilmu ilmiah yang diwarisi secara turun temurun yang tidak pernah ditinggalkan/dilupakan adalah mempelajari jenis-jenis tanaman yang hidup didalam hutan,mereka pelajari semua tanaman yang berfungsi sebagai sumber kehidupan alternatif, jenis tanaman yang dipelajari biasanya yang berfungsi untuk pengobatan tradisional, tanaman yang bisa dimakan, tanaman yang berfungsi untuk ritual dan juga pohon yang bisa dibuat untuk rumah dalam jangka waktu puluhan tahun.

4.    Pengelolaan hutan : lahan hutan yang dikelola biasanya menggunakan dengan cara-cara tradisional yang tidak merusak kesuburan tanah dan habitat disekitarnya,alat-alat yang digunakan juga sangat sederhana, dalam mengelola lahan hutan mereka menganalisa dampak - dampak yang timbul dikemudian hari seperti lahan kemiringan dijadikan sebagai hutan resapan, daerah sekitar sumber air tetap dilestarikan dengan menanam pohon yang banyak mengandung kadar air dan membuat terasiring untuk mencegah terjadinya erosi.

5.    Pemanfaatan fungsi hutan : Secara tidak langsung masyarakat sekitar hutan telah banyak melakukan langkah-langkah penyelamatan hutan dari kerusakan yang disebabkan karena proses alam maupun kerusakan yang disebabkan oleh manusia,pemanfaatan fungsi hutan menurut budaya adat masyarakat adalah pengelolaan yang secara berkelanjutan dan tetap terjaganya nilai-nilai budaya lokal dan kearifan lokal.

Menurut Iskandar (1992) dalam pengelolaan hutan perlu memperhatikan beberapa fungsi diantaranya :

1.    Fungsi ekonomi : masyarakat disekitar hutan dapat menikmati hasil dari hutan yang mereka kelola dengan harapan ada peningkatan ekonomi yang stabil dan menciptakan lapangan kerja bagi generasi mendatang dengan pola peningkatan pengelolaan hutan yang berteknologi ramah lingkungan.

2.    Fungsi sosial: terciptanya solidaritas masyarakat sekitar hutan dan menghindari kesenjangan sosial diantara kelompok masyarakat, maka dlam hal ini pengelolaan hutan dilakukan secar kolektif.

3.    Fungsi ekologi : hutan berfungsi sebagai konservasi, untuk mencegah terjadinya bencana banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran serta memberikan perlindungn terhadap masyarakat disekitarnya (dari segi keamanan dan kesehatan ).

Beberapa fungsi diatas sangat penting untuk diterapakan dalam pengelolaan hutan sytem masyarakat. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa masyarakat punya cara tersendiri dalam memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam yang ada di hutan, mereka tetap memperhatikan budaya yang diwarisi dari para pendahulunya dan juga kearifan lokal masyarakat sangat mendukung dengan langkah-langkah yang mereka lakukan dalam pengelolaan hutan, beberapa hal diantaranya : melindungi sumber air dengan melestarikan pepohonan yang banyak mengandung kadar air, tidak menebang pohon di area kemiringan yang rawan longsor/banjir, menanam pohon yang produktif (hanya diambil buahnya) serta menanam tanaman yang bisa mendatangkan satwa  (Reksohadiprojo, 1994).

Langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian dan menyelamatkan fungsi hutan antara lain : membuat kesepakatan adat yang dibuat oleh para tokoh masyarakat yang meilbatkan semua lapisan masyarakat, yang isinya membuat peraturan yang harus ditaati dan sanksi bagi yang melanggar beberapa kesepakatan adat diantaranya : tidak menebang pohon yang berfungsi untuk penyerapan air, mengolah lahan dengan tidak menggunakan bahan kimia, bersedia dan sanggup menjaga serta melestarikan hutan, serta mewajibkan setiap masyarakat untuk menanam pohon yang produktif (Arief, 2010).

Menurut Reksohadiprojo (1994) pengelolaan hutan yang dikelola oleh masyarakat menjadi lebih terkoordinsi dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan mengalami perubahan yang cukup berarti dan juga dapat mengurangi kesenjangan sosial serta mengurangi tindak kriminal karena tuntutan ekonomi. Oleh karena itu hutan yang pengelolaanya secara berkelanjutan harus didasari dengan :

1.    Prinsip-prinsip ramah lingkungan : pengolahan lahan yang berbasiskan masyarakat hutan yaitu dengan cara menggunakan bahan-bahan alami yang berfungsi untuk pupuk organik dan pestisida organik, dari unsur-unsur tersebut tidak mengandung bahan kimia yang dapat merusak kesuburan tanah.

2.    Partisipasi seluruh masyarakat : dalam hal ini masyarakat bekerjasama dengan masyarakat sekitar hutan yang berada di daerah lain untuk saling tukar pikiran dan pengalaman tentang pengelolaan hutan, pengawasan pelestarian fungsi hutan agar generasi yang akan datang dapat menikmati keanekaragaman kehidupan didalam hutan dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam bisa diselamatkan dengan cara pengelolaan hutan secara berkelanjutan oleh masyarakat setempat dan keamanan yang terjamin demi kelangsungan hidup masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan.

REFERENSI : 

1.  Arief  A. 2010. Hutan dan Kehutanan. penerbit kanisus:  Yogyakarta.
2. Mubyarto 1992. Hutan perladangan dan Pertanian Masa Depan. PT. Aditya media: Yogyakarta.
3. Reksohadiprojo, 1994. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Masyrakat Terhadap Perilaku Pemanfaatan Hutan Mangrove di Desa Kayu Besar, Kecamatan BandarKhalifah, Kab.Sergai, Skripsi. USU. Medan.
   
   
   Iskandar, 1992. Tinjauan Beberapa Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat di Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kab.Sergai, Skripsi. USU. Medan.
    

22.49  Ardiansyah Bima  Tidak Ada Komentar

Silahkan Baca Lagi

Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Terbatas

Menurut Arief (2001) Sistem-sistem silvikultur di hutan produksi Terbatas di Indonesia secara umum dikenal dengan nama-nama sebagai berikut:           

1.    Sistem Tebang Habis dengan Pemudaan Buatan (THPB)

Sistem THPB merupakan sistem silvikultur yang paling tua, digunakan untuk membentuk tegakan hutan tanaman seumur. Pohon-pohon dalam hutan tanaman seumur, membesar bersamaan dengan ukuran pohon yang hampir seragam sehingga dapat (tidak harus) dipanen bersamaan dan diremajakan bersamaan lagi. Sistem ini bisa menghasilkan tanaman yang terdiri atas satu jenis (spesies) saja, disebut tegakan monokultur, bisa juga membentuk tegakan tanaman campuran (multi species). Tegakan hutan tanaman dibangun untuk membudidayakan jenis tanaman pohon yang diinginkan pasar. Produktivitas ekonomis hutan tanaman bisa sepuluh kali lebih tinggi daripada produktivitas ekonomis hutan alami. Sebagai contoh, karena terjepit oleh banyak pohon lain dalam hutan bekas tebang pilih di hutan alami produksi, pohon-pohon jenis komersial kerapatannya rendah dan hanya menghasilkan tiap 1-2 m³/ha.th. Sedangkan hutan tanaman merantimerah diperhitungkan dapat mencapai riap 10-15 m³/ha.th. Hutan tanaman sering membudidayakan jenis-jenis pohon yang dapat cepat membesar (jenis bagur, fast growing tree species), karena perusahaan yang membudidayakannya ingin modalnya cepat kembali, dan labanya dapat cepat diperoleh. Jenis-jenis hutan tanaman yang umum dijumpai dibudidayakan di Indonesia adalah: mangium (Acacia mangium), gmelina (Gmelina arborea), sengon (Falcataria moluccana), mahoni (Swietenia macrophylla), jati (Tectona grandis), tusam (Pinus merkusii).

Mengapa kawasan bekas tebang habis harus ditanami pohon baru, bukankah pohon tua selalu berbuah sehingga semai alami terdapat banyak, murah-meriah? Penanaman memang mahal dan beresiko gagal, oleh karena itu kalaulah penanaman ingin dilakukan, maka penanaman yang mahal itu harus menggunakan bibit unggul hasil program pemuliaan pohon, agar tegakan yang terbentuk berikutnya adalah tegakan yang lebih produktif atau lebih tahan resiko gagal. Penanaman setelah tebang habis dilakukan karena dua alasan: (1) karena ingin mengganti jenis tanaman untuk tujuan tertentu, misalnya untuk menghasilkan kayu pulp, (2) ingin mengganti klon yang satu dengan klon lainnya hasil pemuliaan tanaman. Sistem silvikultur THPB terdiri atas perlakuan: penataan areal kerja, penyiapan lahan, pengadaan benih dan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman muda, pemeliharaan tegakan, dan pemanenan pohon tua sekaligus. Pemerintah Indonesia sering menyebut sistem THPB sebagai sistem silvikultur intensif.

2.    Sistem Tebang Habis dengam Pemudaan Alam (THPA)

Sistem tebang habis bisa digunakan tanpa penanaman, setelah diketahui benar bahwa bekas tebang habis tersebut dipenuhi secara merata oleh semai pohon jenis yang diinginkan. Sistem ini merupakan sistem silvikultur yang murah, ekstensif, dan bisa saja menghasilkan produktivitas yang tinggi dari hasil pembinaan permudaan alami.16 Mungkinkah sistem THPA digunakan di hutan alami Kalimantan misalnya? Di hutan alami Kalimantan terdapat permudaan alami jenis komersial dengan kerapatan 5.000-10.000 bt/ha. Dalam sstem THPA, para rimbawan dapat memilih 100-200 bt/ha pohon binaan untuk dipelihara dengan sebaik-baiknya, terutama membebaskan pohon-pohon binaan dari terkaman gulma. Dengan demikian penerapan sistem THPA di Indonesia sangat memungkinkan. Tetapi sampai saat ini belum pernah dilakukan.

3.    Sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)

Hutan alami fungsi produksi di Indonesia dikelola dengan keinginan mempertahankan bentuk alaminya sebagai hutan alami campuran tidak seumur, yaitu berisi keanekaragaman hayati tinggi, dan berisi semai, pancang, tiang dan pohon. Bentuk hutan demikian hanya dapat dicapai dengan sistem tebang pilih. Hutan alami produksi diusahakan dengan sistem tebang pilih juga karena alasan ekonomis sebagai berikut:

a.    Hutan alami berisi pohon kecil dan besar, sedangkan kayu yang laku dijual hanya kayu berukuran besar saja, sehingga dipanen dengan cara tebang pilih

b.    Hutan alami berisi berratus jenis tumbuhan, sedangkan yang laku dijual hanya kayu dari beberapa jenis pohon saja, sehingga harus dipanen dengan cara tebang pilih,

c.    Hutan alami berisi kayu baik dan kayu cacat karena terlampau tua dan tidak dipelihara, sedangkan kayu yang laku hanya kayu yang mulus saja, dengan demikian panen harus menggunakan cara tebang pilih, Sistem tebang pilih di Indonesia dikeluarkan pemerintah pada tahun 1972 dengan nama Sistem Tebang

Taman Pilih Indonesia (TPI), yang kemudian direvisi isi dan namanya pada tahun 1989 menjadi Sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), dan direvisi lagi pada tahun 1993 dengan nama tetap Sistem TPTI yang masih berlaku sampai tahun 2005 ini. Sistem TPTI diberlakukan di hutan alami tanah kering, hutan rawa, hutan rawa gambut, dan hutan eboni.

4.    Sistem Tebang Pilih Tanam Induk Indonesia (TPTII)

Karena hutan alami produksi bekas tebang pilih menjadi sasaran konversi menjadi lahan perkebunan dan perambahan, maka Departemen Kehutanan mempromosikan pembangunan hutan tanaman meranti di hutan alami pada tahun 1997. Tujuan penanaman meranti di hutan alami adalah untuk meningkatkan motivasi pemilik perusahaan untuk memelihara hutan alami bekas tebangan, dan agar masyarakat luas sekitar hutan menghormati keberadaan perusahaaan yang menanami hutannya. 

Refesensi  

Arief  A. 2001 Hutan dan Kehutanan. Penerbit Kanisus:  Yogyakarta.

05.33  Ardiansyah Bima  Tidak Ada Komentar

Silahkan Baca Lagi